OPSI Berharap DK3N Bukan Han

Jakarta, InfoPublik – Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) diharapkan tidak lagi hanya sebagai lembaga yang formalitas belaka yang hanya menghabiskan anggaran negara.

“Semoga ke depan, bukan lagi sebagai lembaga formalitas belaka,” ungkap Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar, di Jakarta, Senin (11/12).

Pernyataan Timboel tersebut sehubungan dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri yang melantik 34 orang ketua dan anggota DK3N di Kantor Kemnaker di Jakarta, Senin (11/12).

Menurut Timboel, selama ini banyak lembaga negara hanya sebagai formalitas belaka. “Artinya ada hanya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan saja, tidak bekerja. Malah jadi sumber masalah,” ujar Timboel.

DK3N adalah organisasi non profit yang beranggotakan unsur-unsur pemerintah, organisasi buruh/karyawan, organisasi pengusaha, organisasi profesi di bidang K3 dan badan-badan lain yang dianggap perlu. Timboel menambahkan, selama ini K3 tidak kelihatan kerjanya.

Hal ini terlihat banyak sekali terjadi kecelakaan kerja karena banyaknya perusahaan yang tidak melaksanakan UU K3. “Salah satu contoh kelalaian DK3N, adalah insiden meledaknya pabrik kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses di Cengklong, Kosambi, Tangerang, Banten yang menewaskan 48 orang, beberapa pekan lalu,” imbuhnya.

Timboel berharap, DK3N yang baru dilantik yang diketuai Dirjen Pembinaan Pengawasan dan K3, Kemnaker, Irjen Pol Sugeng Priyanto, dapat menjalankan tugas dengan benar.

DK3N berdiri pada tanggal 16 Juli 1982 berdasarkan SK Menakertrans Nomor 125/MEN/82, dan kemudian disempurnakan kembali oleh Menteri Tenaga Kerja sesuai SK Nomor KEP.155/MEN/84 tanggal 28 Juni 1984. Landasan Hukum DK3N adalah, pertama, Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Kedua, Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Keputusan 1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Ketiga, Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep.245/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Tugas pokok DK3N sebagai suatu badan membantu di tingkat nasional untuk memberikan saran-saran dan pertimbangan nasional baik diminta maupun tidak, kepada pemerintah mengenai kebijakan K3 nasional dan membantu pembinaan K3 menuju budaya K3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *